Akibat Pandemi Corona COVID-19, Jokowi Putuskan UN 2020 Dihapus
Pemerintah secara resmi telah menetapkan seluruh Ujian Nasional tahun 2020 untuk ditiadakan. Kebijakan Pemerintah untuk menghapus UN 2020 akibat pandemi corona COVID-19 pada tingkat dasar (SD/MI), menengah pertama (SMP/MTS) maupun tingkat menengah atas (MA/SMA).
"Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI)," kata Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).
Keputusan peniadaan Ujian Nasional 2020 adalah bagian dari sistem respon pandemi corona COVID-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat, masih menurut Fadjroel. Kebijakan peniadaan UN sejalan dengan kebijakan social distancing untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau corona COVID-19.
"Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah," kata Fadjroel.
Ia sangat berharap peniadaan UN diikuti dengan peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19.
Dasar keputusan Jokowi ini sejalan dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR RI bahwa pelaksanaan UN 2020 harus ditiadakan. Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif.
Jika kita coba lihat time line jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.
"Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Rabu (24/3/2020) dilansir dari Antara.
"Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI)," kata Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).
Keputusan peniadaan Ujian Nasional 2020 adalah bagian dari sistem respon pandemi corona COVID-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat, masih menurut Fadjroel. Kebijakan peniadaan UN sejalan dengan kebijakan social distancing untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau corona COVID-19.
"Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah," kata Fadjroel.
Ia sangat berharap peniadaan UN diikuti dengan peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19.
Dasar keputusan Jokowi ini sejalan dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR RI bahwa pelaksanaan UN 2020 harus ditiadakan. Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif.
Jika kita coba lihat time line jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.
"Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Rabu (24/3/2020) dilansir dari Antara.
